Pembahasan kebijakan pertanahan kembali menjadi perhatian menjelang agenda DPR pada pekan depan. Badan Legislasi DPR menargetkan Ruu Reforma Agraria 22 September dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II. Target tersebut disampaikan setelah DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria. Namun, karena 22 September 2026 masih merupakan jadwal yang akan datang, status yang tepat saat ini adalah target pengesahan, bukan RUU yang sudah resmi disahkan menjadi undang-undang.

RUU ini mempunyai cakupan luas karena reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah. Pemerintah menyatakan penataan aset perlu berjalan bersama penataan akses, termasuk dukungan infrastruktur, teknologi, pendampingan, kelembagaan usaha, permodalan hingga akses pasar. Pada saat bersamaan, sejumlah isu seperti pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), objek reforma agraria, penyelesaian konflik serta perlindungan aset strategis ikut menjadi bagian pembahasan.

Ruu Reforma Agraria 22 September Masuk Target Paripurna

Ketua Baleg DPR Bob Hasan sebelumnya menjelaskan pembahasan RUU bersama pemerintah ditargetkan selesai sebelum rapat kerja pleno. Pengambilan keputusan tingkat I direncanakan pada Senin, 21 September 2026, termasuk penyampaian pandangan mini fraksi. Apabila tahapan tersebut selesai, pembicaraan tingkat II ditargetkan berlangsung dalam rapat paripurna pada Selasa, 22 September.

Wakil Ketua Baleg DPR Iman Sukri pada 19 September juga menyampaikan bahwa RUU tersebut direncanakan dibawa ke paripurna pada Selasa. Dengan demikian, jadwal pengesahan RUU Reforma Agraria tetap bergantung pada penyelesaian pembahasan dan keputusan tingkat I sebelumnya.

RUU Sudah Menjadi Usul DPR

Sebelum memasuki pembahasan bersama pemerintah, RUU Pengaturan Reforma Agraria telah melalui tahapan di DPR. Pada 8 September 2026, rapat paripurna menyetujui rancangan hasil inisiatif Baleg tersebut menjadi RUU usul DPR setelah delapan fraksi menyampaikan pendapat tertulis.

Rancangan yang dibahas terdiri dari 16 bab dan 70 pasal. Baleg kemudian membentuk panitia kerja dalam pembahasan tingkat I bersama pemerintah pada 16 September 2026. Artinya, pembahasan menjelang 22 September merupakan kelanjutan proses legislasi tersebut, bukan tahap awal penyusunan.

BRAN Menjadi Salah Satu Poin Penting

Salah satu substansi yang mendapat perhatian dalam Ruu Reforma Agraria 22 September adalah rencana pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN. Dalam rancangan DPR, lembaga tersebut ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pembentukan BRAN juga menjadi bagian diskusi selama pembahasan. Konsorsium Pembaruan Agraria, misalnya, berpandangan BRAN perlu mempunyai kewenangan yang memadai dalam mengoordinasikan penyelesaian konflik dan pelaksanaan reforma agraria lintas sektor, bukan sekadar menjadi forum koordinasi.

Penyelesaian Konflik Agraria Jadi Sorotan

Persoalan konflik tanah menjadi bagian penting dalam pembahasan. Anggota Baleg Benny K Harman menyatakan rancangan perlu memberikan kepastian dalam penyelesaian persoalan agraria secara adil bagi masyarakat maupun badan hukum yang mempunyai hak atas tanah secara sah.

Serikat Petani Indonesia juga menyampaikan pandangan bahwa regulasi reforma agraria seharusnya mampu menangani persoalan mendasar dan konflik agraria berkepanjangan. Pandangan masyarakat sipil tersebut menjadi salah satu perspektif dalam proses pembahasan yang berlangsung di Baleg.

Pemerintah Usulkan Basis Data Agraria Tunggal

Pemerintah mengusulkan pembentukan basis data agraria tunggal yang terintegrasi. Kebijakan satu peta atau one map policy juga diusulkan sebagai rujukan bersama kementerian dan lembaga dalam pengelolaan agraria.

Keberadaan sistem data pertanahan terintegrasi nasional berpotensi menjadi bagian penting karena persoalan agraria sering melibatkan berbagai institusi dan status penguasaan lahan. Pemerintah berharap RUU dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung penyelesaian konflik dan sengketa.

Reforma Agraria Tidak Hanya Membagikan Sertifikat

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa reforma agraria perlu dipahami lebih luas daripada legalisasi aset. Setelah masyarakat memperoleh tanah, diperlukan dukungan agar aset tersebut dapat menjadi sumber produksi yang memberikan manfaat ekonomi.

Pendekatan itu mencakup infrastruktur, teknologi, pendampingan, kelembagaan usaha, permodalan dan akses pasar. Dengan demikian, penataan aset dan akses reforma agraria diharapkan dapat berjalan beriringan dan tidak berhenti ketika hak atas tanah sudah diberikan.

Objek Reforma Agraria Masih Menjadi Pembahasan

Penentuan tanah yang dapat menjadi objek reforma agraria menjadi salah satu isu penting. Dalam pembahasan, terdapat usulan mengenai aset negara dan BUMN yang mengalami persoalan atau konflik. Di sisi lain, pemerintah mengusulkan sejumlah pengecualian yang berkaitan dengan antara lain proyek strategis nasional, BUMN, hak pengelolaan dan kawasan pertahanan.

BUMN juga menyampaikan kepentingannya. PT KAI menegaskan jalur kereta yang tidak beroperasi tidak otomatis merupakan aset menganggur karena sebagian direncanakan untuk reaktivasi. Pelindo juga meminta perlindungan terhadap aset strategis kepelabuhanan agar tidak otomatis menjadi objek reforma agraria tanpa proses verifikasi.

Apa yang Akan Terjadi pada 22 September?

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai target, Ruu Reforma Agraria 22 September akan memasuki pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Tahapan tersebut menjadi forum untuk mengambil keputusan mengenai rancangan setelah pembahasan tingkat I selesai.

Karena saat ini agenda tersebut belum berlangsung, hasil akhirnya belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Perkembangan pada 21 September juga penting karena Baleg menargetkan rapat kerja pleno dan pengambilan keputusan tingkat I dilakukan pada tanggal tersebut.

Ruu Reforma Agraria 22 September merupakan target agenda pembicaraan tingkat II di rapat paripurna DPR pada Selasa, 22 September 2026. Sebelumnya, keputusan tingkat I ditargetkan berlangsung pada 21 September setelah pembahasan bersama pemerintah diselesaikan.

Substansi yang dibahas cukup luas, mulai dari pembentukan BRAN, penyelesaian konflik dan ketimpangan agraria, penataan aset dan akses, basis data agraria tunggal hingga penentuan objek reforma agraria. Karena proses legislasi masih berlangsung, perubahan materi maupun jadwal tetap mungkin terjadi sebelum keputusan akhir DPR.

FAQ

Kapan RUU Reforma Agraria ditargetkan disahkan?
Baleg DPR menargetkan RUU Pengaturan Reforma Agraria dibawa ke rapat paripurna pada Selasa, 22 September 2026.

Apakah RUU Reforma Agraria sudah disahkan?
Belum berdasarkan perkembangan hingga 19 September 2026. RUU masih dalam proses pembahasan dan ditargetkan masuk paripurna 22 September.

Apa itu BRAN?
BRAN adalah Badan Reforma Agraria Nasional yang diusulkan dalam rancangan sebagai lembaga di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berapa jumlah pasal RUU Reforma Agraria?
Rancangan yang menjadi dasar pembahasan terdiri atas 16 bab dan 70 pasal.

Apa tujuan utama RUU Reforma Agraria?
Pembahasannya mencakup penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, kepastian hukum, penyelesaian persoalan agraria serta pemberdayaan masyarakat setelah penataan aset.

Apa tahapan sebelum paripurna 22 September?
Baleg menargetkan pengambilan keputusan tingkat I dan penyampaian pandangan mini fraksi pada 21 September 2026 sebelum RUU dibawa ke rapat paripurna.