Komisi Yudisial Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki posisi penting dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Keberadaan KY tidak hanya berkaitan dengan proses pengusulan calon hakim agung, tetapi juga dengan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dasar konstitusional Komisi Yudisial terdapat dalam Pasal 24B UUD 1945, yang menyebut KY sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial memiliki mekanisme yang berkaitan dengan rekrutmen calon hakim agung, pemantauan perilaku hakim, penerimaan laporan masyarakat, serta penegakan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Peran tersebut membuat KY menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pada 2026, situs resmi KY juga memuat berbagai agenda dan pengumuman terkait seleksi calon hakim agung serta calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung.

Apa Itu Komisi Yudisial Republik Indonesia?

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi serta peraturan perundang-undangan.

Kewenangan KY secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Dalam ketentuan tersebut, KY memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. KY juga mempunyai kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dengan demikian, KY memiliki posisi yang berbeda dengan Mahkamah Agung. KY tidak menjalankan fungsi mengadili perkara, melainkan memiliki mandat konstitusional yang berkaitan dengan seleksi hakim agung dan pengawasan etika perilaku hakim.

Dasar Hukum Komisi Yudisial

Keberadaan Komisi Yudisial memiliki dasar hukum yang kuat.

Landasan utamanya adalah Pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, terdapat sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan kedudukan dan pelaksanaan tugas KY, termasuk UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dasar hukum tersebut memberikan kerangka bagi KY dalam menjalankan fungsi kelembagaannya. Karena tugasnya berkaitan langsung dengan integritas hakim, setiap proses yang dilakukan KY harus berjalan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Tugas Komisi Yudisial

Tugas Komisi Yudisial mencakup beberapa bidang utama.

Salah satunya adalah menjalankan proses seleksi calon hakim agung sebelum nama calon tersebut diusulkan kepada DPR. Dalam proses tersebut, KY melakukan pendaftaran, seleksi, hingga menetapkan calon hakim agung yang kemudian diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Selain seleksi, KY juga memiliki tugas yang berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim. Hal tersebut menjadi penting karena kualitas sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan hakim dalam memahami hukum, tetapi juga integritas dan perilaku ketika menjalankan tugas.

Wewenang Komisi Yudisial

Berdasarkan informasi resmi KY, terdapat empat kewenangan utama yang dimiliki lembaga tersebut.

Pertama, KY mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kedua, KY memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketiga, KY bersama Mahkamah Agung menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Keempat, KY menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik tersebut.

Kewenangan ini menunjukkan bahwa KY memiliki dua peran besar, yaitu dalam proses pengisian jabatan hakim agung dan dalam aspek etik serta perilaku hakim.

Seleksi Calon Hakim Agung

Seleksi calon hakim agung menjadi salah satu tugas penting Komisi Yudisial.

Proses seleksi dimulai dari pendaftaran calon. Setelah itu, calon mengikuti sejumlah tahapan yang ditentukan sesuai mekanisme seleksi KY. Calon yang memenuhi persyaratan dan berhasil melalui tahapan seleksi kemudian ditetapkan untuk diusulkan kepada DPR.

Pada 2026, KY juga mengumumkan tahapan seleksi calon hakim agung. Situs resmi KY mencatat bahwa pada Juli 2026 terdapat pengumuman hasil seleksi kesehatan dan kepribadian calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor di Mahkamah Agung.

Hal ini memperlihatkan bahwa proses rekrutmen hakim agung terus berjalan sebagai bagian dari fungsi kelembagaan KY.

Pengawasan Perilaku Hakim

Salah satu fungsi yang sering dikaitkan dengan Komisi Yudisial adalah pengawasan perilaku hakim.

Pengawasan tersebut tidak berarti KY mengambil alih fungsi pengadilan atau memeriksa benar-salahnya putusan dari perspektif teknis yudisial. Fokus KY berkaitan dengan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sesuai kode etik dan pedoman perilaku.

Bagi masyarakat, keberadaan mekanisme tersebut penting karena memberikan jalur untuk menyampaikan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim.

Laporan Masyarakat

Masyarakat memiliki peran dalam membantu Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan.

KY menyediakan layanan Pelaporan Perilaku Hakim sebagai salah satu layanan publiknya. Situs resmi lembaga tersebut juga mencantumkan layanan informasi publik, rekrutmen hakim, peningkatan kapasitas hakim, serta sejumlah layanan lainnya.

Laporan masyarakat dapat menjadi sumber informasi bagi KY untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sesuai prosedur yang berlaku.

Karena itu, laporan sebaiknya disampaikan berdasarkan fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Untuk memperluas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah, Komisi Yudisial dapat memiliki Penghubung KY di daerah.

Berdasarkan informasi resmi KY, Penghubung KY memiliki tugas membantu pemantauan dan pengawasan perilaku hakim serta menerima laporan masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik. Penghubung juga dapat melakukan verifikasi terhadap laporan secara tertutup dan menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Keberadaan Penghubung KY membuat fungsi lembaga tersebut tidak hanya berpusat di Jakarta. Situs resmi KY mencantumkan kantor penghubung di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa daerah lainnya.

Kode Etik Hakim

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas hakim.

Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memiliki kewenangan menetapkan kode etik tersebut. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi hakim dalam menjalankan profesinya dan menjaga perilaku di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kehormatan profesi.

Penegakan kode etik penting karena masyarakat membutuhkan hakim yang tidak hanya memiliki kemampuan hukum, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan independensi.

Komisi Yudisial dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum.

Ketika masyarakat yakin bahwa hakim bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas, kepercayaan terhadap putusan pengadilan juga dapat meningkat. Sebaliknya, dugaan pelanggaran etik dapat memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga peradilan.

Dalam konteks tersebut, KY memiliki peran strategis melalui pengawasan perilaku hakim dan mekanisme penanganan laporan masyarakat.

Pimpinan dan Keanggotaan KY

Komisi Yudisial terdiri atas anggota yang bekerja secara kolektif dalam menjalankan kewenangan lembaga.

Informasi resmi KY saat ini mencantumkan Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. sebagai Ketua Komisi Yudisial RI paruh waktu untuk periode Januari 2025–Juni 2028 dan Desmihardi, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua untuk periode yang sama.

Struktur kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari mekanisme kelembagaan KY dalam menjalankan berbagai agenda, termasuk pengawasan perilaku hakim dan proses seleksi calon hakim agung.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Selain anggota Komisi Yudisial, terdapat Sekretariat Jenderal yang memberikan dukungan administratif dan teknis operasional.

Menurut informasi resmi KY, Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat ini memiliki sejumlah biro yang mendukung pelaksanaan fungsi lembaga.

Salah satunya adalah Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim yang menangani penyiapan rekrutmen serta peningkatan kapasitas hakim. Ada pula Biro Pengawasan Perilaku Hakim yang membantu pelaksanaan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim.

Perbedaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sama-sama berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi memiliki kewenangan yang berbeda.

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang menjalankan fungsi peradilan sesuai kewenangannya. Sementara itu, Komisi Yudisial memiliki mandat utama terkait pengusulan hakim agung serta penjagaan dan penegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Perbedaan fungsi ini penting dipahami agar masyarakat tidak menganggap KY sebagai lembaga yang bertugas membatalkan atau mengubah putusan pengadilan.

Layanan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial menyediakan berbagai layanan publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Di situs resminya terdapat layanan informasi publik melalui PPID, informasi rekrutmen hakim, pelaporan perilaku hakim, peningkatan kapasitas hakim, laporan keuangan dan perencanaan, jurnal yudisial, serta sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system.

Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait tugas dan layanan KY dapat mengakses kanal resmi lembaga tersebut agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dan sesuai prosedur.

Peran KY pada 2026

Memasuki 2026, agenda Komisi Yudisial tetap berkaitan erat dengan dua mandat utamanya, yakni proses seleksi hakim agung serta pengawasan perilaku hakim.

Pada Juli 2026, KY mengumumkan bahwa 19 calon hakim agung dan empat calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung lolos menuju tahap wawancara. KY juga mempublikasikan sejumlah perkembangan terkait seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM serta Tipikor.

Selain rekrutmen, KY juga menangani perkara terkait dugaan pelanggaran perilaku hakim. Pada Juni 2026, misalnya, KY mempublikasikan pemberhentian tidak dengan hormat seorang hakim yang disebut menerima uang Rp2 miliar dan terlibat dalam pengurusan perkara.

Komisi Yudisial Republik Indonesia merupakan lembaga negara mandiri yang mempunyai peran penting dalam menjaga kualitas dan integritas sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2011, KY memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Selain melakukan seleksi calon hakim agung, KY berperan dalam pengawasan perilaku hakim, penegakan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, serta menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etik. Keberadaan Penghubung KY di daerah juga membantu lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasan secara lebih luas.

FAQ

Apa itu Komisi Yudisial Republik Indonesia?

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Apa tugas utama Komisi Yudisial?

Tugas utamanya antara lain melakukan pendaftaran, seleksi, dan menetapkan calon hakim agung serta menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengawasan perilaku hakim.

Apakah Komisi Yudisial mengadili perkara?

Tidak. KY bukan lembaga yang bertugas mengadili perkara. Fokus kewenangannya berkaitan dengan seleksi hakim agung serta penjagaan dan penegakan etika serta perilaku hakim.

Bagaimana cara masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran perilaku hakim?

Masyarakat dapat menggunakan layanan Pelaporan Perilaku Hakim yang disediakan Komisi Yudisial. KY juga memiliki Penghubung di sejumlah daerah yang dapat menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Apa dasar hukum Komisi Yudisial?

Dasar utamanya adalah Pasal 24B UUD 1945, kemudian diperkuat melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Apa hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung?

KY memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim agung kepada DPR dan bersama Mahkamah Agung menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. KY tidak menggantikan fungsi peradilan yang dijalankan Mahkamah Agung.